Tingkat Kepuasan 100 Hari Supian-Chandra: Ini Penilaian Warga Depok menurtut LS Vinus

Depok – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) merilis hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah. Survei ini dilakukan pada 25–30 Mei 2025 melalui wawancara langsung terhadap 800 responden, dengan margin of error ±4% dan tingkat kepercayaan 95%.

Survei ini bertujuan mengukur sejauh mana masyarakat Depok merasa puas terhadap kinerja awal pasangan kepala daerah baru ini. Hasilnya menunjukkan respons yang bervariasi, tergantung sektor pelayanan yang menjadi penilaian.

Kinerja paling diapresiasi warga terlihat di bidang kesehatan, dengan tingkat kepuasan mencapai 60,3%. Disusul oleh bidang pelayanan publik (58,63%), sosial (56%), keamanan (55,63%), dan infrastruktur (55,63%). Menuru LS Vinus, sektor-sektor ini cukup menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, beberapa sektor lain justru menunjukkan ketidakpuasan tinggi. Di bidang ketenagakerjaan, hanya 9% responden menyatakan puas, sementara 91% merasa belum ada perubahan signifikan. Bidang pertanian pun serupa, hanya 13% yang puas, sedangkan 87% lainnya tidak puas.

Baca Juga : Dulu Kritik, Kini Tom Liwafa Bangga dengan Pesawat Garuda Bergambar IP Lokal

Transportasi juga menjadi sorotan. Tingkat kepuasan hanya 40,13%, menunjukkan mayoritas warga menilai fasilitas dan sistem transportasi belum optimal. Begitu pula bidang kebudayaan, yang hanya mencatat 13,38% kepuasan.

Bidang ekonomi dan pendidikan mencatat hasil moderat. Di ekonomi, warga terbelah dengan 49,5% puas dan 50,5% tidak puas. Sementara pendidikan memperoleh 45,5% kepuasan, menandakan masih perlunya peningkatan kualitas layanan di sektor ini.

Sorotan juga mengarah pada tata kelola pemerintahan yang bersih, dengan hanya 27,38% responden yang menyatakan puas. Hal ini menunjukkan harapan besar masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan transparansi di Pemkot Depok.

Bersih-bersih Birorasi

Founder LS Vinus, Yusfitriadi, menilai rendahnya kepuasan publik di beberapa bidang bukan sepenuhnya kesalahan kepala daerah baru. “Masa 100 hari belum cukup untuk melakukan bersih-bersih birokrasi. Biasanya butuh enam bulan, itu pun anggarannya masih warisan pemerintahan sebelumnya,” ujarnya, Senin (4/5/2025).

Ia juga menyinggung peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum sepenuhnya mendukung arah perubahan. “ASN itu cenderung mencari zona nyaman. Kalau mereka sudah nyaman dengan sistem lama, maka perubahan dari rezim baru bisa terhambat,” pungkasnya.